previous arrow
next arrow
Slider

“Oppa” Upahmu Berapa?

Selamat Tahun Baru untuk Sahabat KAHERA di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia yang sempat meluangkan waktu untuk membaca artikel ini. Di tahun baru ini punya resolusi terbaru? Seperti ingin rutin berolahraga, memiliki tabungan yang cukup, berlibur ke daerah lain atau bahkan ke luar negeri? Mungkin untuk yang sudah berkarir ingin di promosi? atau setidaknya naik gaji tahun ini? Namun sebelum naik gaji apakah sudah tahu tentang kenaikan upah di tahun 2019?

Baik para “Oppa” (atau 오빠: panggilan sayang kepada laki – laki di Korea) maupun “Omma” (panggilan di Halmahera khusus untuk wanita yang cerewet), kenaikan upah biasanya ditinjau setiap tahun oleh masing – masing Dewan Pengupahan Daerah di setiap provinsi/kabupaten/kota melalu survey Kebutuhan Layak Hidup (KLH). Sebelum masuk di teknis terkait dengan angka-angka, Sahabat KAHERA harus paham dulu apa itu defenisi “upah minimum” dan “KHL”. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 78 Tahun 2015 Pasal 41, Ayat 2: Upah minimum adalah upah minimum terendah dan terdiri dari upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Kemudian di pasal 43 dijelaskan KHL adalah barometer yang digunakan untuk penetapan upah minimum, juga mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Terkait jenis – jenis upah seperti Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMSK) bisa dibaca di website gajimu.com.

Salary_01

Lalu pertanyaanya kenapa kita harus tahu standar upah minimum di setiap wilayah atau khususnya di wilayah kita? Ini penting untuk menghindari diskriminasi pengupahan terhadap buruh atau pekerja yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penetapan upah minimum juga dilakukan tidak hanya oleh pemerintah tapi multi-stakeholder termasuk serikat pekerja dan pengusaha jadi seyogyanya dapat diaplikasikan karena berkaitan erat dengan situasi ekonomi pekerja juga pengusaha. Lalu apakah ada sanksi jika tidak mengikuti aturan yang berlaku? Di Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Pasal 90 menjelaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah dibawah upah minimum. Jika masih ada pelanggaran, langkah hukum yang bisa diambil oleh Sahabat KAHERA sesuai penjelasan di situs hukumonline.com adalah:

  1. Perundingan Bipartit atau musyawarah antara pekerja dan pengusaha.
  2. Perundingan Tripartit dilaksanakan jika dalam jangka waktu 30 hari tidak mencapai kesepakatan dan melaporkan ke pihak ke-3 sebagai mediator yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  3. Jika tidak mencapai kesepakatan maka akan dilanjutkan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Jadi pengusaha bisa saja mendapatkan sanksi seperti penangguhan izin usaha jika tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Namun sebaiknya mengikuti tahapan – tahapan yang ada sebelum diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial. Upah minimum tahun 2019 yang dirilis oleh Detik Finance terjadi kenaikan UMP secara nasional sebesar 8,03%. Media online Malut Post juga meliris UMP terbaru untuk provinsi Maluku Utara di berbagai sektor yang berbeda. Di Kabupaten Halmahera Utara juga sudah dirilis seperti di gambar di bawah ini. Upah minimum di Kab. Halmahera Utara (klik disini untuk SK lengkap) adalah Rp. 2.556.567 atau naik sekitar Rp. 189.348 dari tahun lalu yang sekitar Rp. 2.367.219. Ini artinya Sahabat KAHERA harus lebih aware tentang standar pengupahan di wilayah masing – masing untuk menghindari sistem pengupahan yang diskriminatif dan tidak sesuai dengan hak – hak pekerja/buruh. Silahkan comment atau masukan terkait topik ini. (GYH)

Screenshot 2019-01-13 at 11.21.08

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *